CIAMIS, Sawalajabar.com – Dugaan penyimpangan dalam distribusi obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis. Aparat penegak hukum kini mendalami indikasi adanya jaringan yang diduga memanfaatkan identitas instansi pemerintah untuk memperoleh obat bersubsidi dengan harga khusus.
Praktik tersebut disinyalir dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan harga antara obat yang diperuntukkan bagi program JKN dan obat yang dipasarkan secara umum. Obat yang semestinya mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat justru diduga dialihkan untuk kepentingan di luar peruntukannya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ciamis, M. Herris Priyadi, SH., MH., mengungkapkan bahwa modus yang sedang ditelusuri berkaitan dengan pemesanan obat menggunakan nama lembaga pemerintahan.
Menurutnya, obat dalam skema JKN memiliki harga khusus yang lebih rendah dibandingkan obat untuk pasar umum. Perbedaan tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Dalam praktik yang tengah diselidiki, pemesanan obat dilakukan dengan mencatut nama instansi pemerintah. Namun, barang yang diperoleh diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, melainkan berpotensi dimanfaatkan atau diperjualbelikan kembali.
Herris menegaskan, proses penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Pihaknya berupaya menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat sekaligus mengungkap pola penyimpangan yang terjadi.
“Penanganan kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan. Kami akan terus mengungkap jaringan mafia obat-obat JKN ini,” ujar Herris, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, dugaan penyalahgunaan program obat JKN bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Selain berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tindakan tersebut juga dapat mengganggu sistem distribusi obat yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Untuk mengungkap perkara ini, Kejari Ciamis akan melakukan pendalaman melalui pengumpulan alat bukti serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. Di antaranya instansi pemerintah yang diduga dicatut namanya, perusahaan distributor farmasi, hingga pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan dan penyaluran obat.
Herris memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus apabila nantinya ditemukan pihak yang terbukti terlibat.
“Kami tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah penyelidikan tersebut, Kejaksaan belum mengungkap identitas pihak yang diduga masuk dalam jaringan penyalahgunaan obat JKN.
Sementara itu, manajemen RSUD Ciamis memastikan pelayanan kebutuhan obat bagi peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut tetap berjalan normal. Ketersediaan obat diklaim masih mencukupi untuk menunjang pelayanan pasien.
Humas RSUD Ciamis, Sahlan Arief, menyampaikan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan obat JKN di rumah sakit mencapai sekitar 95 persen. Ia memastikan mekanisme pengadaan dilakukan melalui tahapan resmi dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Salah satu mekanisme yang digunakan adalah sistem katalog elektronik atau e-Katalog, dengan proses pengadaan melibatkan pejabat pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Untuk pengadaan obat itu kami lalui sesuai dengan prosedur, sesuai dengan resep. Pejabat pengadaan dan PPK. Kita untuk pengadaan obat untuk pasien BPJS itu menggunakan e-Catalog,” jelas Sahlan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Sahlan menyebutkan RSUD Ciamis saat ini menjalin kerja sama dengan sekitar 20 distributor farmasi untuk memenuhi kebutuhan obat pasien BPJS Kesehatan.
Ia memastikan pasokan obat hingga kini tidak mengalami kendala. Begitu pula dengan proses pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Pihak RSUD Ciamis juga membantah adanya penyimpangan dalam proses pengadaan obat untuk pasien BPJS. Menurut Sahlan, seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan melalui prosedur resmi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami pastikan tidak ada kecurangan karena semua pengadaan obat-obatan sudah sesuai dengan prosedur,” pungkasnya. (Yos)












