Sawalajaabr.com, CIAMIS. Kabupaten Ciamis menjadi tujuan berbagi pengalaman dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan daerah. Kali ini, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Jawa Timur, datang ke Ciamis untuk mempelajari berbagai praktik baik dalam percepatan digitalisasi, khususnya pada pengelolaan keuangan dan transaksi pemerintah daerah.
Kegiatan bertajuk Capacity Building & Replikasi Best Practice Tim Percepatan dan Pengendalian Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi dan pertukaran pengalaman antara Kabupaten Ciamis dengan sejumlah pemerintah daerah di wilayah kerja BI Kediri. Fokus pembahasannya mencakup strategi mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), memperkuat tata kelola keuangan, hingga mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi, M.T., mengatakan, ketertarikan BI Kediri untuk belajar ke Ciamis tidak terlepas dari sejumlah capaian daerah dalam pengembangan digitalisasi, terutama pada sektor pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
Menurutnya, pengalaman Ciamis dalam membangun ekosistem digital tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah serta dukungan masyarakat.
“Pertama, kita punya semangat Guyub Ngawangun Galuh. Kemudian, ada komitmen kuat dari Bupati dalam mendorong pengembangan digitalisasi. Hal ini juga mendapat sambutan dari masyarakat. Ketika pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, percepatan digitalisasi daerah akan lebih mudah dilakukan,” ujar Andang.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bukan hanya menjadi kesempatan bagi daerah lain untuk mempelajari apa yang telah dilakukan Ciamis. Lebih dari itu, forum ini juga menjadi sarana bertukar gagasan mengenai langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mempercepat digitalisasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Salah satu perhatian utama dalam diskusi tersebut adalah bagaimana elektronifikasi transaksi dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Andang menilai, penerapan transaksi digital dapat membuat proses penerimaan daerah berlangsung lebih cepat, tercatat secara sistematis, serta meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan.
Melalui sistem pembayaran nontunai, uang yang dibayarkan masyarakat dapat langsung masuk ke rekening penerimaan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih ringkas dan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam transaksi tunai dapat ditekan.
“Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembayaran menjadi lebih efektif, lebih cepat, dan tercatat dalam sistem. Tidak perlu lagi melalui proses pengumpulan uang secara manual terlebih dahulu. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah,” jelasnya.
Menurut Andang, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan digitalisasi. Sebab, sistem yang dibangun pemerintah harus mampu memberikan kemudahan sekaligus menjamin transparansi dalam setiap transaksi.
Karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan perangkat atau aplikasi pembayaran. Diperlukan perubahan pola kerja birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga agar sistem yang diterapkan benar-benar berjalan efektif.
Hal tersebut pula yang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan capacity building bagi unsur TP2DD. Melalui kegiatan ini, kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman mengenai elektronifikasi transaksi diharapkan semakin meningkat.
Selain penguatan kompetensi, kegiatan ini juga mendorong replikasi best practice atau praktik terbaik dari daerah yang telah memiliki pengalaman dalam penerapan digitalisasi.
Dengan saling berbagi pengalaman, pemerintah daerah dapat mempelajari berbagai inovasi, mengidentifikasi kendala, serta mengembangkan strategi yang lebih tepat dalam mempercepat implementasi ETPD.
Bagi Kabupaten Ciamis, kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam melanjutkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Sebab, keberhasilan digitalisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya transaksi yang dilakukan secara elektronik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan, serta semakin optimalnya penerimaan daerah.
Melalui penguatan digitalisasi, Pemkab Ciamis berharap tata kelola pemerintahan semakin efektif, pelayanan publik lebih mudah diakses, dan pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung secara transparan serta akuntabel.
