Sawalajabar.com, CIAMIS. Harga murah tidak selalu berarti menguntungkan. Masyarakat, khususnya para pedagang, perlu lebih teliti sebelum membeli maupun menjual produk rokok. Pasalnya, di balik harga yang jauh lebih murah dari pasaran, bisa saja terdapat produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai atau termasuk rokok ilegal.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis di Aula Kecamatan Sukamantri, Kamis (29/10/2026).
Sebanyak 30 peserta dari unsur perangkat desa, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat mengikuti kegiatan tersebut.
Mereka mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan cukai, ciri-ciri rokok ilegal, serta pentingnya memastikan produk hasil tembakau yang diperjualbelikan telah memenuhi aturan.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Ciamis, Deny Setiawan, mengatakan, pemahaman mengenai rokok ilegal perlu terus disampaikan kepada masyarakat, terutama mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan.
Menurutnya, ketelitian pedagang dalam memilih produk menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar tidak terlibat dalam peredaran barang kena cukai yang melanggar ketentuan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami aturan cukai dan bisa mengenali rokok ilegal. Para pedagang juga perlu lebih teliti terhadap produk yang diperjualbelikan. Jangan sampai karena tergiur harga murah, justru ikut memperdagangkan produk yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, Satpol PP Ciamis menghadirkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tasikmalaya.
Narasumber dari Bea Cukai memberikan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, khususnya yang berkaitan dengan produk hasil tembakau.
Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan cukai serta peran masyarakat dalam membantu mencegah peredaran rokok ilegal.
Penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan dan diskusi interaktif. Dengan melibatkan Bea Cukai, peserta diharapkan memperoleh penjelasan langsung mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat membedakan produk yang memenuhi aturan dengan produk yang diduga melanggar ketentuan cukai.
Peredaran rokok ilegal bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan. Produk yang tidak memenuhi ketentuan juga berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor cukai.
Di sisi lain, keberadaannya dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pedagang yang menjalankan usahanya sesuai ketentuan.
Karena itu, upaya pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah melalui Satpol PP bersama Bea Cukai terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga didukung kesadaran para pelaku usaha dan lingkungan sekitar.
Sosialisasi di Kecamatan Sukamantri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.
Pada tahun ini, kegiatan tersebut direncanakan menyasar enam kecamatan di Kabupaten Ciamis, yakni Cikoneng, Panjalu, Lakbok, Sukamantri, Tambaksari, dan Panawangan. Setiap kecamatan melibatkan 30 peserta, sehingga total sasaran sosialisasi mencapai 180 orang.
Hingga akhir Oktober 2026, kegiatan telah dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Cikoneng, Panjalu, Lakbok, dan Sukamantri.
Selanjutnya, sosialisasi dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Tambaksari pada 23 November dan Kecamatan Panawangan pada 30 November 2026.
Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Ciamis berharap masyarakat semakin memahami ketentuan cukai dan tidak mudah tergiur dengan produk rokok yang ditawarkan dengan harga murah tanpa memperhatikan legalitasnya.
Kesadaran konsumen dan kepatuhan pedagang diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ciamis.
