Dejurnal.com, CIAMIS. Upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Ciamis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Polres Ciamis turut mengambil peran dengan membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Job Fair 2026.

Program tersebut diluncurkan di Mapolres Ciamis, Rabu (11/11/2026).

Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta sejumlah perusahaan dan pelaku usaha dari dalam maupun luar daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polda Jawa Barat ini menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui job fair tersebut, para pencari kerja dipertemukan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sehingga peluang memperoleh pekerjaan semakin terbuka.

Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan keterlibatan kepolisian dalam program Poliran merupakan bagian dari upaya memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

Menurutnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas lingkungan.

Tingginya angka pengangguran, kata dia, berpotensi memunculkan berbagai kerawanan sosial. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepolisian.

“Polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui Poliran ini, kami ingin hadir secara nyata membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan,” ujar Eko.

Ia menjelaskan, Poliran Job Fair 2026 merupakan wujud sinergi antara Polres Ciamis, pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, serta perusahaan dan pelaku usaha.

Eko berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sekaligus membantu pemerintah daerah menekan angka pengangguran.

Dukungan terhadap program tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Setda Kabupaten Ciamis, Rudi, S.E., yang hadir mewakili Bupati Ciamis.

Rudi mengapresiasi langkah Polres Ciamis yang ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, pengangguran merupakan persoalan yang dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.

Ia menyebutkan, angka pengangguran di Kabupaten Ciamis menunjukkan penurunan dari sebelumnya sekitar 4,8 persen menjadi 3,9 persen. Meski demikian, upaya menekan angka tersebut tetap harus diperkuat melalui berbagai program dan kerja sama lintas sektor.

“Pengangguran ini bukan persoalan sederhana. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, kebutuhan dasar keluarganya bisa terganggu. Dampaknya bisa merembet ke pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan. Karena itu, penanganannya harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama,” ungkap Rudi.

Ia juga mengingatkan para pencari kerja agar mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif. Menurutnya, ijazah pendidikan formal perlu didukung kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Disnaker terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui berbagai program pelatihan, termasuk yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Program pelatihan tersebut juga menyasar penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan dan kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja.

Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab atas Hasil Rekrutmen

Selain mengapresiasi pelaksanaan job fair, Rudi memberikan penekanan khusus kepada perusahaan peserta agar tidak sekadar berpartisipasi dalam kegiatan, tetapi juga menyampaikan laporan hasil rekrutmen.

Menurutnya, keberhasilan job fair tidak cukup dilihat dari banyaknya perusahaan yang hadir atau jumlah pencari kerja yang mendaftar. Hal yang lebih penting adalah berapa banyak pelamar yang benar-benar berhasil diterima bekerja.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pelaksanaan job fair sebelumnya, pemerintah daerah kerap mengalami kesulitan memperoleh laporan akhir dari sejumlah perusahaan.

Padahal, jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan bisa mencapai seribu orang. Namun, setelah kegiatan selesai, pemerintah daerah tidak selalu mendapatkan informasi mengenai jumlah pelamar yang berhasil terserap oleh perusahaan.

“Setelah kegiatan ini, beberapa bulan ke depan kami berharap ada evaluasi bersama. Pengalaman sebelumnya, ketika job fair diikuti banyak pelamar, bahkan bisa mencapai seribu orang, tetapi saat diminta laporan akhirnya, kami kesulitan mengetahui berapa yang benar-benar diterima bekerja. Ada perusahaan yang melaporkan, tetapi ada juga yang tidak,” tegas Rudi.

Ia berharap melalui Poliran Job Fair 2026 terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk memperbaiki pelaporan hasil rekrutmen.

Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara terukur sekaligus mengetahui sejauh mana kegiatan job fair memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Rudi juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berani mengembangkan usaha dan menjadi wirausahawan sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

“Harapan kami, masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga bisa menjadi wirausahawan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu juga yang diharapkan pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Dase Fadlil Yusdy Mubarak, S.H., M.Pd., menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Poliran Job Fair 2026.

Menurut Dase, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan perusahaan harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat Ciamis memperoleh kesempatan kerja.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Dase meminta perusahaan memberikan ruang bagi tenaga kerja disabilitas sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

Ia mengingatkan perusahaan mengenai ketentuan alokasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, termasuk minimal satu persen bagi perusahaan swasta sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polres Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Ciamis juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk penguatan komitmen kerja sama dalam mendukung program Poliran.

Penandatanganan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi kedua institusi dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan keterlibatan dunia usaha, serta mendukung upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Ciamis.

Melalui program ini, Polres Ciamis bersama Pemkab Ciamis berharap job fair tidak berhenti sebatas mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.