Sawalajabar.com, TASIKMALAYA. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap disampaikan para mitra pelaksana di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Namun, di balik apresiasi terhadap program tersebut, muncul sejumlah catatan mengenai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Mitra berharap BGN tidak hanya berorientasi pada penataan aturan dan efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan operasional dapur serta kondisi nyata di lapangan. Terlebih, sejumlah perubahan petunjuk teknis (juknis) dinilai menimbulkan persoalan baru bagi mitra yang selama ini menjalankan program tersebut.
Perwakilan mitra MBG Ciamis, Robi Tamzil, mengatakan pihaknya mendukung penuh keberlanjutan program MBG. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggagas program pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberikan program yang begitu mulia ini. Terima kasih juga kepada Pak Kaban, pimpinan BGN. Semoga BGN sekarang bisa lebih baik,” ujar Robi saat ditemui di salah satu kafe dan restoran di Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, Robi berharap Kepala BGN bersedia membuka kembali ruang evaluasi terhadap sejumlah ketentuan yang kini diterapkan. Menurutnya, kebijakan dari pemerintah pusat sebaiknya tidak diberlakukan dengan pendekatan seragam tanpa melihat perbedaan karakteristik wilayah.
Setiap daerah memiliki tantangan tersendiri, mulai dari biaya operasional, jumlah penerima manfaat, kondisi geografis, hingga kebutuhan tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi dan distribusi makanan.
Karena itu, menurut Robi, aturan yang secara administratif terlihat ideal belum tentu mudah diterapkan ketika berhadapan dengan kondisi operasional di daerah.
BGN Diminta Turun Langsung, Jangan Hanya Mengandalkan Laporan
Salah satu hal yang paling diharapkan mitra adalah kehadiran tim asistensi BGN untuk melihat langsung aktivitas dapur MBG. Kehadiran tim tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang dihadapi para pelaksana program.
Selama ini, informasi mengenai kondisi dapur lebih banyak disampaikan melalui laporan mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI), maupun kepala dapur.
Robi menilai, laporan tersebut perlu dilengkapi dengan hasil pemantauan langsung dari tim BGN bersama Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah memiliki pembanding dan dapat menilai persoalan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi.
“Biar tahu situasi kondisi di lapangan yang sebenarnya. Biar balance antara operasional dengan produksi,” tegasnya.
Ia juga berharap tersedia jalur komunikasi dan pelaporan yang jelas melalui kelembagaan terkait. Dengan begitu, persoalan yang muncul di masing-masing daerah bisa disampaikan secara terstruktur dan menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan baru diterapkan.
Bagi mitra, kehadiran pemerintah di lapangan bukan sekadar kunjungan formalitas. Lebih dari itu, diperlukan dialog langsung agar pembuat kebijakan memahami hubungan antara kebutuhan produksi, beban operasional, dan ketentuan yang harus dipenuhi setiap dapur.
Perubahan Jumlah Relawan hingga Insentif Kader Jadi Persoalan
Di antara sejumlah catatan yang disampaikan, perubahan petunjuk teknis menjadi salah satu persoalan yang cukup dirasakan mitra.
Robi menjelaskan, terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan, termasuk pengaturan jumlah relawan. Kondisi tersebut membuat mitra harus kembali menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan ketentuan terbaru.
Padahal, keberadaan relawan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas dapur, mulai dari persiapan bahan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.
“Perubahannya ada di beberapa situasi dan kondisi. Salah satunya perubahan jumlah relawan, itu menjadi dilema bagi kami selaku mitra,” jelasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah perubahan skema insentif kader atau PIC kader 3B.
Robi menyebut, dalam ketentuan sebelumnya yang merujuk pada Juknis 401, insentif kader dihitung sebesar Rp1.000 per ompreng. Namun, dalam skema terbaru, perhitungannya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat pada masing-masing titik.
Perubahan tersebut dinilai perlu dicermati karena setiap kader memiliki jumlah titik layanan dan penerima manfaat yang berbeda. Akibatnya, besaran insentif yang diterima tidak lagi sama dan dalam sejumlah kondisi berpotensi lebih rendah dibandingkan skema sebelumnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besaran insentif. Ada tanggung jawab sosialisasi dan koordinasi yang harus dijalankan mitra kepada para kader, sementara ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya justru terus mengalami penyesuaian.
“Ini sangat perlu kami sampaikan. Mitra perlu masif untuk memberikan sosialisasi, tapi aturannya terus berubah,” ujarnya.
Situasi tersebut membuat mitra membutuhkan kepastian regulasi. Sebab, setiap perubahan kebijakan tidak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap perencanaan tenaga kerja, pembagian tugas, dan keberlangsungan operasional dapur.
Bukan Menolak Aturan, Mitra Minta Ada Ruang Evaluasi
Robi menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan BGN. Mitra memahami bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan agar pelaksanaan program MBG semakin tertata dan tepat sasaran.
Namun, pembenahan tersebut diharapkan tidak mengabaikan kondisi para pelaksana di daerah. Kebijakan yang baik, menurutnya, harus mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, mitra, relawan, kader, serta penerima manfaat.
Ia berharap BGN bersedia mengkaji kembali sejumlah ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Evaluasi juga perlu melibatkan pihak-pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan pelaksanaan program.
Sebab, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersusunnya aturan maupun besarnya anggaran yang dialokasikan. Kelancaran produksi, kecukupan tenaga kerja, keberlangsungan operasional, dan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
” Saya berdoa, mohon untuk jadi pertimbangan dan dikaji ulang,” pungkas Robi.
Mitra berharap program MBG tetap berjalan dan semakin baik ke depan. Namun, mereka juga menginginkan adanya kebijakan yang lebih adaptif, memiliki kepastian, serta berpijak pada kenyataan di lapangan.
Dengan demikian, tujuan besar program pemenuhan gizi nasional dapat tercapai tanpa mengabaikan keberlangsungan para pihak yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya. (Resa)
