CIAMIS, SAWALAJABAR.COM – Keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan.
Karena itu, koordinasi, kejelasan informasi, dan evaluasi perlu dilakukan agar perkembangan kegiatan dapat dipantau secara terukur.
Hal tersebut menjadi perhatian Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dalam mendukung administrasi pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya.
Kepala Bagian Adbang Setda Ciamis, Achmad Yani, M.M., menjelaskan bahwa sinkronisasi tidak cukup hanya dengan memastikan kesesuaian dokumen perencanaan.
Proses tersebut juga membutuhkan komunikasi antarpihak serta pelaporan yang dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, perencanaan menjadi acuan awal bagi perangkat daerah dalam menjalankan program. Di dalamnya terdapat tujuan, sasaran, tahapan, dan kebutuhan yang harus diperhatikan sesuai program serta kewenangan masing-masing.
Namun, kondisi di lapangan terkadang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Informasi mengenai perkembangan kegiatan perlu disampaikan secara jelas agar dapat dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan perlu didukung informasi yang jelas serta koordinasi antarpihak terkait. Dengan demikian, perkembangan kegiatan dapat diketahui dan menjadi bahan evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” paparnya, Senin (12/10/2026)
Dalam pelaksanaan pembangunan, informasi dari perangkat daerah menjadi salah satu bahan penting untuk mengetahui perkembangan kegiatan.
Apabila ditemukan perbedaan antara rencana dan kondisi aktual, persoalan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan data, dokumen, serta ketentuan yang berlaku.
Achmad Yani menegaskan, koordinasi diperlukan untuk memperjelas persoalan sekaligus menentukan pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembagian peran dalam administrasi pembangunan. Bagian Adbang tidak mengambil alih tanggung jawab teknis perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan.
“Bagian Adbang tidak dapat diposisikan sebagai pelaksana teknis atau pihak yang mengambil alih tanggung jawab perangkat daerah pelaksana kegiatan,” katanya.
Kejelasan kewenangan tersebut diperlukan agar proses administrasi dan evaluasi berjalan sesuai fungsi masing-masing. Informasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pembahasan, sedangkan keputusan teknis dan tindak lanjut dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Selain koordinasi, evaluasi menjadi bagian penting untuk melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan.
Informasi mengenai perkembangan kegiatan dapat membantu pemerintah daerah mengetahui tahapan yang telah berjalan maupun bagian yang masih memerlukan perhatian.
Achmad Yani menyampaikan bahwa proses evaluasi perlu didukung data dan dokumentasi yang dapat diperiksa kembali.
“Evaluasi yang baik perlu bertumpu pada data dan dokumen yang dapat diperiksa, bukan semata-mata pada perkiraan,” tegas dia.
Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbaikan administrasi, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas pelaporan pada tahap berikutnya.
Melalui sinkronisasi yang didukung informasi akurat dan pembagian kewenangan yang jelas, administrasi pembangunan di Kabupaten Ciamis diharapkan semakin tertata.
Dengan begitu, proses pemantauan dan evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih terukur terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. (ADV)
