TASIKMALAYA, Sawalajabar.com – Di balik kebijakan penggabungan urusan komunikasi dan informatika dengan perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya, tersimpan tantangan yang tidak ringan.
Beban kerja yang bertambah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tuntutan pelayanan publik menjadi realitas yang dihadapi aparatur di lapangan.
Kebijakan penggabungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya ditempuh melalui mekanisme SOTK sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penataan birokrasi.
Namun di level implementasi, sebagian pegawai kini dituntut menjalankan dua fungsi sekaligus.
Tidak hanya mengelola informasi publik dan layanan digital, aparatur juga harus mendukung urusan transportasi.
Kondisi ini memunculkan tantangan adaptasi, terutama ketika satu struktur harus menjangkau dua bidang dengan karakter kerja berbeda.
Meski demikian, pelayanan publik disebut tetap berjalan di tengah keterbatasan.
Kominfo Tak Lagi Sekadar Fungsi Pendukung
Di era digital, fungsi komunikasi dan informatika dinilai tak lagi sebatas unit pendukung.
Kominfo kini berperan dalam pengelolaan data, sistem informasi, keamanan siber, hingga komunikasi publik.
Keberadaan command center disebut menjadi simbol upaya aparatur menjaga transformasi digital tetap berjalan, meski dihadapkan pada keterbatasan.
Di tengah situasi tersebut, para pegawai disebut lebih menaruh perhatian pada penguatan sistem dibanding sekadar soal struktur organisasi.
Bagi mereka, yang utama adalah dukungan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dengan wilayah Tasikmalaya yang luas, fungsi informasi publik dinilai sangat vital agar masyarakat tidak tertinggal akses informasi.
Kini, arah kebijakan ke depan masih dinanti—apakah model penggabungan dipertahankan atau kembali dipisah.
Namun satu harapan yang mengemuka tetap sama: sistem yang lebih kuat dan layanan publik yang lebih optimal.*** (Adv)
