Bupati Tasikmalaya Perkuat Implementasi Program MBG, Tekankan Regulasi dan Pengawasan

Bupati Tasikmalaya perkuat implementasi Program MBG lewat regulasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. (Foto: Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya/Adv)
Bupati Tasikmalaya perkuat implementasi Program MBG lewat regulasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. (Foto: Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya/Adv)

TASIKMALAYA, Sawalajabar.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan kebijakan yang terstruktur dan berbasis regulasi.

Langkah tersebut ditegaskan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, saat memimpin rapat koordinasi di Pendopo Baru, Kamis (16/4/2026).

Menurut Cecep, keberhasilan program sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perizinan, pengolahan, hingga distribusi, harus memiliki dasar hukum yang jelas.

“Seluruh proses harus sesuai aturan agar program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” ujar Cecep.

Ia menilai legalitas menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas sekaligus keberlanjutan program.

Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat

Selain aspek regulasi, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor mengingat program ini melibatkan banyak pihak.

Sinergi antarinstansi, lembaga, dan mitra pelaksana dinilai menjadi faktor penting agar implementasi program berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Forum rapat koordinasi tersebut, menurut Cecep, menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kesempatan itu, Cecep juga menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Standarisasi pengolahan makanan, distribusi, hingga sistem pelaporan disebut menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan.

Ia mengingatkan lemahnya pengawasan berpotensi menurunkan kualitas program sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala SKPD, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koordinator wilayah, hingga mitra pelaksana program.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan implementasi Program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas institusi.

Dengan penguatan regulasi, koordinasi, dan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap Program MBG dapat berjalan sesuai standar, tepat sasaran, serta memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat.*** (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *