CIAMIS, sawalajabar com,- Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kabupaten Ciamis ditegaskan bukan sekadar program pengaturan kelahiran atau penggunaan kontrasepsi.
Program ini merupakan gerakan pembangunan berbasis keluarga yang melibatkan berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Penyuluhan, dan Penggerakan pada DP2KBP3A Kabupaten Ciamis, Ir. Djafar Shiddiq, M.Si, yang menegaskan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program terintegrasi dengan delapan fokus utama pembangunan keluarga.
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Karena itu dalam Kampung Keluarga Berkualitas terdapat delapan program yang saling terintegrasi lintas sektor,” ujar Djafar saat ditemui di Ciamis, Jumat (06/03/2026)
Delapan program tersebut meliputi penyediaan data dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), penanganan stunting, pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas lingkungan.
Menurut Djafar, program Keluarga Berencana (KB) hanya menjadi salah satu bagian dari konsep besar pembangunan keluarga berkualitas yang dicanangkan pemerintah.
“KB memang bagian dari program ini, tetapi bukan satu-satunya fokus. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan memiliki lingkungan yang baik,” jelasnya.
Di Kabupaten Ciamis, implementasi Kampung Keluarga Berkualitas disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Karena itu, setiap desa memiliki program unggulan yang berbeda.
Salah satu contoh inovasi muncul dari Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, yang dikenal dengan program Kampung KB Maggot. Melalui program ini, masyarakat memanfaatkan sampah organik sebagai pakan larva lalat atau maggot yang kemudian diolah menjadi pakan ternak bernilai ekonomi.
Sementara itu, Desa Jalatrang di Kecamatan Cipaku mengembangkan Kampung KB berbasis penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan kerajinan batik.
Adapun di Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya pisang. Hasil panen dikelola secara bersama, bahkan sebagian dimanfaatkan untuk membantu pembayaran kewajiban masyarakat seperti pajak.
“Program unggulan Kampung KB memang tidak sama di setiap desa. Semua disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayahnya,” terang Djafar.
Seluruh Desa di Ciamis Telah Menjadi Kampung KB
Djafar menyebutkan, saat ini seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis yang berjumlah 256 desa telah ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas.
Pendampingan di lapangan dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang bertugas melakukan pembinaan rutin kepada masyarakat.
“PLKB menjadi ujung tombak pembinaan di masyarakat. Dalam praktiknya ada petugas yang menangani dua hingga tiga desa sekaligus,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu dampak positif yang mulai terlihat dari program ini adalah tumbuhnya kembali semangat gotong royong masyarakat dalam membangun lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut Djafar, sangat bergantung pada integrasi program dari berbagai perangkat daerah.
Sektor kesehatan berperan dalam penanganan stunting dan pelayanan kesehatan, sektor sosial mendukung jaminan sosial masyarakat, sementara sektor ekonomi mendorong pemberdayaan usaha keluarga.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada konvergensi dan kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kualitas hidup masyarakat benar-benar terwujud,” tegasnya.
Meski demikian, Djafar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas, salah satunya adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap program KB hanya berkaitan dengan perempuan dan kontrasepsi.
“Pemahaman ini yang terus kami luruskan. Kampung KB adalah program pembangunan keluarga berkualitas yang menyasar seluruh anggota keluarga,” ungkapnya.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.
Meski begitu, ia optimistis program ini dapat terus berjalan melalui dukungan pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat.
“Jika masyarakat ikut bergerak dan lintas sektor turut memfasilitasi, Insyaallah peningkatan kualitas hidup akan semakin terasa. Karena keluarga berkualitas dibangun bersama, tidak bisa sendiri,” pungkasnya. (Adv)
