Ciamis, Jabarupdate – Pemerintah Kabupaten Ciamis memperkuat komitmen transformasi pembangunan rendah karbon melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Ekonomi Hijau untuk Lingkungan Hidup Berkelanjutan” yang digelar di Agrowisata Leuwi Keris, Desa Handapherang, Selasa (17/02/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan komunitas lingkungan dalam merumuskan strategi percepatan ekonomi hijau di Tatar Galuh.
Mewakili Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DPRKPLH Kabupaten Ciamis, Irwan Effendi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dalam mendorong agenda pembangunan berketahanan iklim.
“Ini adalah bentuk aksi konkret. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan tulang punggung transisi menuju ekonomi hijau. Tujuannya jelas, mendukung pencapaian SDGs, Net-Zero Emissions 2060, serta visi Living Harmony with Nature 2050,” ujar Irwan.
FGD tersebut turut dihadiri berbagai organisasi lingkungan, di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Sarekat Hijau Indonesia, dan Paguyuban Bale Rahaya. Kegiatan ini diinisiasi Komunitas
Pelatihan dan Pemberdayaan Ramah Lingkungan sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat sistem ekonomi yang eksploitatif.
Dalam paparannya, Irwan menegaskan bahwa transformasi ekonomi hijau di daerah telah memiliki pijakan regulasi kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Menurutnya, regulasi tersebut membuka dua jalur strategis, yakni perdagangan karbon melalui mekanisme offsetting yang bersifat mandatori bagi sektor tertentu, serta jalur non-perdagangan berbasis Result Based Payment (RBP).
Melalui skema RBP, setiap aksi nyata penurunan emisi karbon berpeluang memperoleh kompensasi berbasis kinerja.
“Perpres 98/2021 menjadi instrumen penting untuk mengakselerasi transformasi menuju ekonomi hijau. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pasar karbon sekaligus skema non-perdagangan berbasis hasil,” jelasnya.
FGD Ekonomi Hijau memfokuskan pembahasan pada sejumlah sektor krusial, meliputi, penanganan limbah dan penguatan ekonomi sirkular, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pertanian organik berbasis System of Rice Intensification (SRI) dan pemulihan lahan dan perlindungan hutan berkelanjutan.
Irwan menegaskan, forum ini diharapkan menjadi momentum penyelarasan misi perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua KP2RL sekaligus Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, Turehan Ashuri, menegaskan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan dalam kebijakan konkret di tingkat daerah.
“Ekonomi hijau bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di daerah. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial sekaligus menekan risiko kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Ia menyebut, implementasi ekonomi hijau di Ciamis akan bertumpu pada tiga sektor strategis, yakni pertanian organik, ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah, dan ekowisata berkelanjutan.
Salah satu target ambisius adalah deklarasi Ciamis sebagai Kabupaten Pertanian Organik pada 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi 265 hektare lahan bengkok desa, pengolahan limbah tahu menjadi pupuk organik, serta pengembangan demplot padi organik berbasis SRI.
Selain sektor pangan, penguatan bank sampah digital melalui program Sustainable Ways Project dan revitalisasi kawasan Situ Lengkong Panjalu sebagai model ekowisata rendah karbon turut menjadi prioritas.
FGD ini juga membahas dukungan terhadap energi terbarukan, perhutanan sosial, pengelolaan limbah terpadu, hingga pemanfaatan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penurunan emisi.
Turehan berharap forum strategis tersebut mampu melahirkan dokumen roadmap (peta jalan) serta penyusunan Indeks Ekonomi Hijau khusus Kabupaten Ciamis, guna memperkuat kapasitas aparatur dalam merancang pembangunan berwawasan lingkungan.
“Melalui kolaborasi solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, Ciamis diharapkan mampu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi masa depan,” pungkasnya. (Resa)
