Ciamis, SawalaJabar — Permasalahan banjir tahunan yang terus menghantui kawasan lumbung padi Jawa Barat bagian selatan, khususnya Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Purwadadi, kembali mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar pada Selasa (4/2/2026).
Banjir yang hampir selalu terjadi setiap musim hujan tersebut disebabkan meluapnya Sungai Cilisung. Sungai ini melintasi tiga wilayah administratif, yakni Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Akibatnya, ribuan hektare lahan persawahan terendam dan mengalami gagal panen hampir setiap tahun.
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari normalisasi sungai di beberapa titik hingga mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar terlibat lebih aktif.
Namun demikian, menurut Endang, langkah-langkah tersebut masih berjalan lambat dan belum menyentuh akar permasalahan.
“Penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Sungai Cilisung membentang dari Kota Banjar, Ciamis, hingga Pangandaran. Tanpa komando langsung dari Gubernur Jawa Barat, penanganannya akan terus tersendat,” ujarnya.
Ia menegaskan, saat ini masyarakat Lakbok dan Purwadadi menaruh harapan besar pada keterlibatan langsung Gubernur Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah.
Selain normalisasi sungai, Endang juga menilai perlunya alokasi anggaran kompensasi bagi para petani yang setiap tahun mengalami gagal tanam akibat banjir.
“Diperlukan peran gubernur untuk mengoordinasikan tiga wilayah sekaligus menganggarkan kompensasi bagi petani di Purwadadi, Lakbok, serta wilayah Pangandaran seperti Mangunjaya dan Padaherang yang kerap mengalami puso,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Ahmad Musadad. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok, persoalan banjir Sungai Cilisung menjadi usulan prioritas utama.
Menurutnya, kondisi sungai saat ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan normalisasi melalui pengerukan.
“Secara realistis, Pemerintah Kabupaten Ciamis kemungkinan besar tidak mampu menangani persoalan ini sendirian. Diperlukan keterlibatan BBWS, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Bahkan BBWS sendiri menyarankan agar pemkab segera mengajukan proposal resmi ke provinsi dan pusat,” ungkapnya.
“Kami berharap Gubernur Jawa Barat segera turun langsung, namun bukan sekadar meninjau. Harus ada tindakan nyata, karena persoalan ini sudah berlarut-larut,” tambah Musadad.
Sementara itu, Ketua APDESI Kecamatan Purwadadi, Pipin Holis, menuturkan bahwa persoalan banjir Sungai Cilisung telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak pada sekitar 3.000 hektare lahan sawah yang hampir setiap musim hujan mengalami puso.
“Daya tampung sungai sudah tidak mampu menahan debit air. Padahal Sungai Cilisung melintasi Banjar, Ciamis, dan Pangandaran. Secara kewenangan memang berada di BBWS, namun hingga kini di lapangan belum terlihat aksi nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, untuk menepati janjinya dan segera turun tangan mencari solusi yang komprehensif.
“Kami yakin hanya KDM yang mampu menjadi dirijen penanganan banjir Sungai Cilisung ini. Warga sudah terlalu lama menunggu. Jangan hanya fokus pada wilayah perkotaan, seperti Bekasi, sementara wilayah pertanian terus terabaikan,” pungkasnya.
