CIAMIS, sawalajabar.co.,- Kabupaten Ciamis mendapat sorotan khusus dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Minggu (1/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ciamis dinilai memiliki potensi tinggi untuk menjadi contoh nasional dalam penyelesaian persoalan sampah.
Sidak dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah sebagai salah satu indikator penilaian Penghargaan Adipura.
Tidak hanya meninjau pusat kota, Menteri LH justru menyusuri pelosok desa dan sudut-sudut wilayah Kabupaten Ciamis guna memastikan kondisi riil di lapangan.
Hanif Faisol menegaskan, tantangan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten jauh lebih kompleks dibandingkan kota.
Penyebaran wilayah yang luas dan karakter masyarakat yang beragam membuat penanganan sampah tidak bisa disamaratakan.
“Kabupaten dan kota itu sangat berbeda. Kalau kota terjadi konsentrasi penanganan yang relatif lebih mudah dimanajemeni, tetapi kabupaten tidaklah sesederhana itu. Karena itu saya sengaja masuk ke pelosok,” ujar Hanif.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Menteri LH mengaku menemukan fakta yang jarang dijumpai di daerah lain. Di sejumlah pelosok desa, warga telah memilah sampah langsung dari rumah, meski tinggal di lingkungan dengan keterbatasan sarana.
“Di pelosok desa, di sudut-sudut kabupaten, orang memilah sampah. Ini salah satu nilai yang belum pernah saya lihat di kabupaten lain,” ungkapnya.
Menurut Hanif, partisipasi masyarakat tersebut menjadi modal sosial yang sangat kuat bagi Ciamis dalam menyelesaikan persoalan sampah secara berkelanjutan. Ia bahkan menyebut Ciamis sebagai daerah dengan potensi tertinggi untuk memulai penyelesaian krisis sampah nasional.
“Insyaallah mulai dari Ciamis kita akan urai krisis sampah nasional. Ini bukan jargon, ini riil. Hari ini yang paling tinggi potensinya masih Ciamis,” tegasnya.
Meski memberikan apresiasi, Hanif juga mencatat masih adanya pekerjaan rumah, khususnya terkait sampah bernilai rendah (low value) yang masih dibuang sembarangan, dibakar, atau mencemari sungai.
“Ini masih menjadi PR Pak Bupati untuk menyelesaikan Adipura. Kalau semuanya sudah sempurna, itu namanya Adipura Kencana,” katanya.
Hanif menegaskan penilaian dilakukan secara objektif, termasuk dengan mewawancarai kepala desa tanpa pendampingan kepala daerah. Ia berharap dalam beberapa hari ke depan ada langkah serius dan terukur dari Pemkab Ciamis.
“Terus bekerja keras, jadikan contoh nasional. Masa iya dari 514 kabupaten/kota tidak ada yang purna. Dari Ciamis kita purnakan tugas ini untuk nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah modern. Hingga kini, Pemkab Ciamis belum sepenuhnya mampu mengelola sampah berbasis teknologi mesin.
“Dengan keterbatasan anggaran saat ini, kami hampir tidak bisa bergerak leluasa. Kami hanya bisa menghimbau peran serta masyarakat untuk memilah sampah mulai dari rumah masing-masing,” ujar Herdiat.
Meski demikian, Herdiat menegaskan dirinya memiliki mimpi besar menjadikan Ciamis sebagai daerah terbersih, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional bahkan dunia.
Harapannya, pada tahun 2026 Kabupaten Ciamis mampu meraih Adipura. (Resa)
