Sawalajabar.com, CIAMIS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis mendorong pengelolaan zakat agar tidak berhenti pada penyaluran bantuan kepada masyarakat. Melalui program UPZ Berdaya Menuju Kampung Zakat Paripurna, zakat diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat desa.
Gagasan tersebut dipaparkan Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Ciamis, Dr. Wasdi, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Dalam forum tersebut, BAZNAS Ciamis mempresentasikan model penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang menggabungkan perluasan jaringan pengumpulan zakat, pembinaan berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi, serta integrasi dengan layanan keuangan syariah.
Pendekatan ini dirancang untuk memperluas manfaat zakat hingga tingkat desa. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dana zakat juga diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha dan membuka jalan bagi penerima zakat untuk mencapai kemandirian ekonomi.
“Zakat adalah instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Melalui penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan kelurahan, kami membangun ekosistem yang terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem langsung dari akarnya,” ujar Wasdi sebagaimana dikutip dalam keterangan BAZNAS Ciamis.
Kelola 417 UPZ, Pembinaan Berbasis Kinerja
Penguatan program tersebut ditopang jaringan kelembagaan yang telah dibangun BAZNAS Ciamis. Dalam paparannya, lembaga ini mencatat pengelolaan 417 UPZ yang tersebar pada berbagai unsur, mulai dari kecamatan, desa dan kelurahan, lembaga vertikal, perangkat daerah, majelis taklim, hingga masjid besar.
Rinciannya terdiri atas 27 UPZ kecamatan, 265 UPZ desa/kelurahan, 55 UPZ lembaga vertikal dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 40 UPZ majelis taklim, serta tiga UPZ masjid besar.
Jaringan tersebut menjadi modal untuk memperluas penghimpunan zakat sekaligus memperkuat pembinaan di tingkat lokal. Namun, pengembangan UPZ tidak dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.
BAZNAS Ciamis mengelompokkan UPZ desa dan kelurahan berdasarkan kinerja penghimpunan. Kategori A ditetapkan untuk penghimpunan di atas Rp10 juta, kategori B untuk Rp5 juta hingga Rp10 juta, dan kategori C untuk penghimpunan di bawah Rp5 juta.
Pengelompokan itu menjadi dasar pembinaan agar pendampingan dapat disesuaikan dengan capaian dan kebutuhan masing-masing UPZ.
Pemantauan kinerja juga dilakukan melalui dashboard berbasis Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Dalam materi yang dipaparkan pada Rakornas, BAZNAS Ciamis mencatat pertumbuhan pengumpulan rata-rata atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 22,41 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan penghimpunan zakat yang dipaparkan dalam forum nasional tersebut.
Dari Pengumpulan Zakat Menuju Kampung Zakat
Program UPZ Berdaya Menuju Kampung Zakat Paripurna disusun melalui enam fase pengembangan. Tahapannya dimulai dari konsolidasi kelembagaan, pembentukan dan perluasan UPZ, pengelompokan berdasarkan kinerja, pengembangan Kampung Zakat, integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah, hingga pencapaian inklusi ekonomi.
Pada tahap pengembangan Kampung Zakat, BAZNAS Ciamis menargetkan realisasi awal di 15 kampung atau desa.
Desa dan kelurahan yang mampu mempertahankan kinerja penghimpunan secara konsisten akan diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai Kampung Zakat.
Selanjutnya, pengembangan diarahkan agar pengelolaan zakat terhubung dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan layanan keuangan syariah.
Model ini menempatkan UPZ bukan hanya sebagai jaringan penghimpun dana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Pelaksanaannya dilakukan melalui enam langkah, yakni pemahaman model UPZ Ciamis, pemetaan potensi dan kesiapan wilayah, koordinasi serta advokasi regulasi, pelatihan dan pendampingan teknis, implementasi dan supervisi awal, serta evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program ke wilayah lain.
Sembilan Desa Terhubung dengan Layanan Keuangan Syariah
Salah satu langkah yang telah dijalankan adalah integrasi UPZ dengan Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS). Program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan agen Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan.
Dalam pemaparan BAZNAS Ciamis, terdapat sembilan titik aktif intervensi ekonomi yang tersebar di Desa Panjalu, Maparah, Sukadana, Margaharja, Purwadadi, Cisontrol, Neglasari, Kawali, dan Margajaya.
Pengembangan tersebut melibatkan sejumlah unsur lokal, termasuk kepala desa, Koperasi Desa (Kopdes), dan Duta Zakat.
Integrasi UPZ dan ULKS diarahkan untuk membuka akses layanan keuangan digital, termasuk transaksi melalui QRIS dan mobile banking, serta memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL).
Di sisi pemberdayaan, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperluas akses masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan.
BAZNAS Ciamis turut merancang dukungan bagi mustahik melalui pembiayaan skala mikro dan pendampingan usaha. Dengan pendekatan tersebut, penerima zakat diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usaha secara mandiri.
Tantangan Berikutnya Memastikan Dampak bagi Mustahik
Pemaparan program di Rakornas BAZNAS 2026 memperlihatkan arah pengembangan pengelolaan zakat di Ciamis, dari penguatan penghimpunan menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah UPZ, pertumbuhan penghimpunan, atau banyaknya titik layanan. Dampak terhadap kehidupan mustahik juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, dan kemampuan penerima manfaat untuk keluar dari ketergantungan bantuan.
Dengan jaringan 417 UPZ, target awal 15 Kampung Zakat, serta sembilan titik integrasi layanan keuangan syariah, BAZNAS Ciamis memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan model pemberdayaan berbasis desa.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan program berjalan konsisten dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan begitu, zakat tidak hanya menjadi sumber bantuan sosial, tetapi juga dapat berperan dalam memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong kemandirian desa. (Resa)
