CIAMIS, sawalajabar.com. Peran kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dinilai semakin penting dalam memastikan program pembangunan keluarga benar-benar menyentuh masyarakat.
Pendampingan di tingkat keluarga juga menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mencegah stunting sejak dari hulu.
Hal itu menjadi salah satu pesan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., saat menghadiri Temu Kader TPK dalam rangka program MBG 3B Kabupaten Ciamis di Gedung K.H. Irfan Hielmy Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan kader TPK dari 27 kecamatan dan dihadiri Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya bersama jajaran pemerintah daerah.
Wihaji mengapresiasi para kader yang selama ini menjalankan pendampingan secara langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, kader TPK memiliki kedekatan dengan keluarga sehingga dapat mengetahui kondisi dan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Ini para pahlawan keluarga di Indonesia. Karena ibu-ibu inilah yang mengetahui persis suasana kebatinan rakyat paling bawah,” ujar Wihaji.
Menurutnya, pendampingan keluarga bukan pekerjaan yang mudah. Kader harus turun langsung ke masyarakat dengan berbagai kondisi, termasuk menghadapi keterbatasan waktu dan tantangan di lapangan.
Namun, kedekatan tersebut menjadi modal penting dalam mendeteksi persoalan keluarga dan memastikan intervensi pemerintah dapat diberikan sesuai kebutuhan.
Pencegahan Dimulai dari Hulu
Wihaji menegaskan, penanganan stunting harus lebih banyak diarahkan pada langkah pencegahan. Pendampingan tidak cukup dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi harus dimulai sejak keluarga mempersiapkan kehamilan.
Karena itu, sasaran TPK mencakup calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin, bayi di bawah dua tahun atau baduta, hingga anak balita.
“Harapannya, calon pengantin didampingi sejak awal supaya ketika menikah dan kemudian hamil, kondisi keluarga sudah dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Menurut Wihaji, pendampingan dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari verifikasi data, pemberian edukasi, pemantauan kesehatan dan gizi, hingga pengawalan tumbuh kembang anak.
Pendampingan tersebut terutama diarahkan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi salah satu fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Ia menilai pencegahan stunting perlu dilakukan secara konsisten karena persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
Dalam kegiatan temu kader, Wihaji juga memberikan sejumlah hadiah kepada kader yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukannya. Salah satu hadiah yang diberikan berupa uang tunai Rp1 juta.
Ciamis Miliki 199 SPPG
Sementara itu, Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Ciamis.
Herdiat memaparkan Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan, 258 desa dan tujuh kelurahan. Ia menyebut sebagian besar masyarakat Ciamis bekerja di sektor pertanian.Selain pertanian, sejumlah komoditas menjadi unggulan daerah, termasuk beras dan kopi.
Herdiat juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis.
Menurutnya, sebanyak 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk dan 80 di antaranya sudah beroperasi.
Dalam kesempatan tersebut, Herdiat turut menyinggung persoalan data stunting. Ia mengatakan terdapat perbedaan antara angka hasil survei dengan data yang dihimpun melalui pendataan di tingkat daerah.
“Data dari posyandu, Insyaallah akurat. Hanya 4,4 persen antara hasil survei dengan data kami. Kami bukan survei, tapi kami sensus,” ujar Herdiat.
Pemkab Ciamis, lanjut Herdiat, terus melibatkan organisasi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Pembinaan dan koordinasi dilakukan melalui kecamatan agar program dapat menyentuh keluarga sasaran.
Tiga Unsur Kader
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis, dr. H. Yoyo, MM.Kes., mengatakan kegiatan Temu Kader TPK diikuti perwakilan dari 27 kecamatan.
Ia menjelaskan TPK terdiri dari tiga unsur utama, yaitu kader kependudukan dan keluarga berencana, kader kesehatan, serta kader pemberdayaan masyarakat.
Ketiga unsur tersebut bekerja bersama dalam melakukan pendampingan keluarga. Tugasnya meliputi pendataan pasangan usia subur, pemantauan kesehatan ibu dan anak, pemberian edukasi, serta pengawalan intervensi pemerintah.
Pada 2026, kader TPK Kabupaten Ciamis juga diarahkan untuk mengawal Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan protokol MBG 3B.
MBG 3B menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian terhadap pemenuhan gizi.
Yoyo mengatakan keberadaan kader diperlukan untuk memastikan bantuan gizi yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh sasaran yang tepat.
“Memastikan bahwa setiap gram asupan gizi yang disalurkan pemerintah benar-benar dikonsumsi oleh sasaran yang tepat, terdata dengan valid, dan dievaluasi perkembangannya setiap bulan,” katanya.
Temu Kader TPK tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kader di lapangan.
Penguatan peran kader diharapkan membuat pendampingan keluarga berjalan lebih terarah, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan pelaksanaan MBG 3B di Kabupaten Ciamis.
Dengan pendampingan yang dimulai sejak calon pengantin hingga masa tumbuh kembang anak, intervensi pemerintah diharapkan dapat dilakukan lebih awal dan sesuai kebutuhan keluarga sasaran. (Resa)
