TASIKMALAYA, Sawalajabar.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat kebijakan di sektor pendidikan melalui pembentukan Satgas Anak Tidak Sekolah sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya menyasar persoalan pendidikan, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas, mulai dari risiko kemiskinan, pengangguran, hingga kerentanan sosial.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengatakan persoalan anak tidak sekolah harus ditangani dengan pendekatan terintegrasi.
“Dari data yang ada itu menuju pelaksanaan, kita harus melakukan sesuatu, memetakan bagaimana ini harus ada solusinya,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Prioritas
Menurut Asep, pendidikan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan.
Ia menegaskan, kemajuan ekonomi dan kesehatan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila pembangunan sumber daya manusia tidak ikut meningkat.
“Kalaupun ekonomi maju, kesehatan bagus, pembangunan belum dinilai berhasil kalau pembangunan SDM tidak meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan SDM hanya bisa diperkuat melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal.
Dalam implementasinya, Satgas Anak Tidak Sekolah dirancang melibatkan berbagai instansi, termasuk sinergi dengan Kementerian Agama.
Menurutnya, kolaborasi lintas kelembagaan menjadi penting agar penanganan anak tidak sekolah berjalan lebih efektif.
“Kami mendukung kolaborasi dengan Kemenag karena memiliki struktur pendidikan yang besar,” ujarnya.
Pemkab Tasikmalaya menilai keberadaan Satgas Anak Tidak Sekolah menjadi bagian dari komitmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan angka anak tidak sekolah, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas manusia.*** (Adv)
